Surabaya - Ketika yang lain berlomba-lomba mendeklarasikan diri, namun Arif Afandi justru memilih bersabar untuk tidak terpancing dengan aksi yang dilakukan rekan-rekannya di Partai Demokrat.

Arif  yang masih menjabat Wakil Walikota Surabaya ini meski juga mencalonkan walikota melalui Partai Demokrat memilih menahan diri.

Dia lebih menghormati mekanisme partai yang ada, tak ingin mencederai proses dan etika politik. Apalagi sampai sekarang partainya belum membentuk tim sembilan yang nantinya bertugas menjaring calon walikota dan calon wakil walikota.

“Saya lebih memilih fokus menunaikan tugas sebagai wakil walikota. Kita harus memberi contoh, jangan sampai kepentingan rakyat terabaikan dengan pencalonan kita,” tegas Arif saat ditemui detiksurabaya.com di sela-sela tasyakura Hari Pahlawan di Tugu Pahlawan, Selasa (10/11).

Sebab kata dia, roda organisasi pemerintah kota yang dijalankan bersama Walikota Bambang DH tidak boleh terganggu hingga masa akhir jabatan 2010 mendatang.

Dan sebagai kader PD, Arif menyatakan tetap akan mematuhi dan tunduk pada keputusan partai tentang siapa yang akan diusung dalam pencalonan walikota.

“Kalau DPP memutuskan nama berarti semua harus mendukung. Insya Allah yang terpilih nanti adalah kader terbaik,” kata Arif. Namun dia sudah siap apabila pilihan DPP jatuh ke dirinya. “Insya Allah siap. Apabila itu amanah maka harus dijalankan.” tandas Arif.

Menariknya, meski Arif belum mendeklarasikan diri sebagai calon walikota secara resmi namun fakta di lapangan sudah banyak elemen relawan dan warga yang sudah terang-terangan memberikan dukungan pada dirinya. Dan dia mengaku tak bisa mencegah partisipasi politik masyarakat.

Salah satunya AA Sindakasi. Organisasi relawan independen ini telah melakukan gerilya di 31 kecamatan se Surabaya untuk mengenalkan Arif Afandi.

Mantan pemimpin redaksi Jawa Pos ini memang disebut-sebut calon terkuat dibandingkan para rivalnya dari sesama Partai Demokrat. Apalagi kabarnya Arif telah mengantongi restu dari Ketua Dewan Pembina DPP Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).